DPP Partai Golkar Terbitkan 3 Kategori Surat untuk Pilkada di Kaltim

DPP Partai Golkar Terbitkan 3 Kategori Surat  untuk Pilkada di Kaltim

Menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Timur, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar baru-baru ini mengeluarkan surat tugas yang dibagi menjadi tiga kategori, demikian diungkapkan Ketua DPD Partai Golkar Kaltim Rudy Masud.

Surat tersebut terkait dengan Pilkada di sembilan kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. “Pertama surat penetapan sementara, diberikan kepada orang yang berpotensi dicalonkan, Kategori kedua adalah surat tugas, diberikan kepada orang, sehingga kader Partai Golkar Kaltim harus berkomunikasi dengan parpol lain atau mencari pasangan baru,” kata Ketua Partai  Golkar Kaltim ini, saat dihubungi via telepon, Minggu (22/3/2020) lalu.

Kategori Ketiga, lanjut Rudy Masud, itu merupakan surat undangan, diberikan karena masih diperlukan survei. Diberika kepada orang yang dianggap berpotensi. Atas tiga kategori tersebut, berikut surat hasil rapat DPP Golkar 21 Maret 2020 untuk Pilkada di Kaltim;

1. Balikpapan: surat penetapan sementara atas nama Rahmat Mas’ud;

2. Bontang: surat penetapan sementara atas nama Hj. Neni Moerniani;

3. Berau : surat tugas atas nama Hj. Syarifatul

4. Kutai Barat: surat penetapan sementara atas nama Ahmad Syaiful-Asran

5. Mahulu: surat penetapan sementara atas nama Bonifasius-Avun.

6. Samarinda: surat undangan untuk melakukan survei atas nama Rusmadi Wongso.

7. Paser: surat undangan untuk melakukan survei

8. Kukar: surat tugas untuk melakukan survei atas nama Abdul Rasyid

9. Kutim: surat tugas untuk melakukan survei atas nama Kasmidi bulang dan Mahyunadi.

Sementara itu Wakil Sekjend Badan Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Arief Pahlevi Pangerang menegaskan, nama-nama yang telah mendapatkan surat tersebut belum jadi keputusan final. Sementara itu Wakil Sekjend Badan Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Arief Pahlevi Pangerang menegaskan, nama-nama yang telah mendapatkan surat tersebut belum jadi keputusan final.

Sebab, Pahlevi melanjutkan, DPP Partai Golkar akan mengacu hasil survei, di mana lembaga survei tersebut dipilih atau ditentukan olah DPP Golkar. “Sebulan ke-depan survei akan berjalan, maka surat rekomendasi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sangat ditentukan oleh hal tersebut secara kuantitatif yang dipadukan dengan penilaian secara kualitatif oleh DPP Partai Golkar,” jelasnya.***

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *